bencana akibat perubahan iklim

Presiden Indonesia Tekankan Peran Pemda dan BPBD dalam Menghadapi Bencana Akibat Perubahan Iklim

Dunia tidak luput dari masalah perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana naik drastis secara global, termasuk Indonesia yang disebut-sebut sebagai   negara labotarium bencana. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen dari tahun 2010. 

FOTO : Youtube BNPB

“Kita ini tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor, yang lebih sering adalah gempabumi dan bencana alam maupun non-alam lainnya yang kita hadapi,” ucap Presiden dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jakarta, pada Kamis (02/03/23).

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa siaga dan waspada menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik, yang menjadi utama adalah prabencana. Presiden mengatakan bahwa edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah antisipasi yang harus menjadi prioritas. 

Baca juga : DERETAN PEKERJAAN DI BIDANG KEBENCANAAN YANG MENJANJIKAN UNTUK SISWA

“Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian,” tambahnya. 

Presiden juga menekankan pentingnya menyiapkan skenario secara detail apabila terjadi bencana. Ia pun meminta pemerintah daerah kembali memperhatikan konstruksi bangunan, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Kepala Negara juga meminta agar daerah mulai menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan konstruksi bangunan antigempa. 

“Bukan hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan terutama di daerah-daerah yang rawan gempa itu agar menggunakan kontruksi yang antigempa,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa hal tersebut harus diikuti dengan ketegasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Presiden menilai hingga saat ini masih terjadi pembangunan di area yang secara jelas rawan bencana.

“Betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘Eh ini tidak boleh’, ‘Ini tanah rawan tanah longsor.’ Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun di pinggirnya malah kemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang malah mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MA)

Sumber : BNPB