Surat Dari Masyarakat Untuk KLHK

Surat Dari Masyarakat Untuk KLHK

Sumber : CNNIndonesia.com

Polusi udara adalah 1 dari 9 penyebab kematian. Apalagi polusi udara yang menjadi masalah utama bagi masyarakat Jakarta saat ini. Jakarta sudah dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk kedua di dunia, setelah negara Afghanistan. Ini menjadi salah satu masalah lingkungan yang harus kita hadapi bersama, dan sebagian besar orang masih kekurangan akses informasi tentang kondisi kualitas udara saat ini.

Jika ini masih terus dibiarkan, akan sangat merugikan untuk semua makhluk hidup. Makanya perlu ada perluasan titik pantau polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, termasuk kota-kota lainnya di Indonesia. Prinsipnya semakin banyak titik pantau akan membuat data kualitas udara yang dikumpulkan semakin akurat. Ini penting untuk melakukan pencegahan dampak polusi udara kepada kesehatan tubuh.

Baca juga : BURUAN CATAT TANGGAL HARI TANPA BAYANGAN DI KOTAMU

Ada petisi yang dilakukan secara online untuk mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengadopsi standar kualitas udara dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization).

Nah, sampai hari ini (13/9), sudah ada 22.619 yang mendukung, terdapat komentar-komentar yang dilontarkan dalam petisi online ini di akudanpolusi.org. Alasan dari pembuatan petisi ini ditunjukkan untuk KLHK mengganti rujukan standar kualitas udara, karena yang dipakai saat ini sudah ketinggalan zaman.    

Masyarakat yang mengatasnamakan Citizen Lawsuit, sudah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019 lalu. Ada tujuh tergugat yaitu Presiden RI, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, yang digugat adalah jabatan dan kewenangannya sesuai peraturan perundangan, bukan bukan personal individunya.

Beberapa tuntutan dalam gugatan antara lain, melakukan pencatatan terhadap sumber pencemar di masing-masing provinsi, menetapkan status mutu udara di provinsi masing-masing dan mengumumkannya kepada publik untuk kemudian menyusun dan menerapkan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” secara nasional dan provinsi, serta melibatkan partisipasi publik. (MA)

Sumber : Akudanpolusi.org

Dipost Oleh Mutia Allawiyah

Hello, Disasterizen! It's me Mutia. I'm a content writer at Siagabencana.com. I'll provide information about natural disaster preparedness. Nice to know you guys, cheers!

Tinggalkan Komentar