Mewujudkan Ketangguhan Bangsa melalui Penguatan Kapasitas Pemimpin Lokal dalam Menanggulangi Bencana Oleh Enos Ndapareda LLDPP Project Manager, Yayasan Plan International Indonesia

Mewujudkan Ketangguhan Bangsa melalui Penguatan Kapasitas Pemimpin Lokal  dalam Menanggulangi Bencana   Oleh Enos Ndapareda LLDPP Project Manager, Yayasan Plan International Indonesia

Credit: Yayasan Plan International Indonesia

Setiap 13 Oktober, Indonesia turut memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Peringatan ini tidak hanya dilakukan selama satu hari, melainkan selama sebulan, dengan beragam aktivitas yang sudah direncanakan sejak jauh hari.

Tahun ini, tema peringatan Hari PRB adalah ‘Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana’. Tema ini selalu relevan untuk dibicarakan. Apalagi, mengingat wilayah Indonesia yang rawan bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 1.805 bencana alam sejak Januari-Agustus 2021. Bencana alam tersebut—didominasi oleh bencana hidrometeorologi—terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan itu, timbul pertanyaan mendasar. Bagaimana cara mewujudkan ketangguhan  menghadapi bencana bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan sekitar 290 juta orang penduduk?

Penguatan kapasitas pemimpin lokal dalam penanggulangan bencana bisa menjadi salah satu solusinya. Apalagi, Indonesia memiliki beragam pulau, dengan kondisi sosial-budaya yang unik, juga demografi yang beragam. Maka, penanggulangan bencana tidak bisa tersentralisasi. Pemimpin-pemimpin lokal (gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga nonpemerintah, hingga pemimpin kaum muda), perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Khususnya, untuk mempersiapkan daerah masing-masing dalam menghadapi bencana.

Demi membantu meningkatkan ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana, sejak Juli 2020, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) mengimplementasikan program kepemimpinan lokal dalam perlindungan dan kesiapsiagaan bencana (LLDPP). Program ini dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu di provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah—tiga wilayah yang belum lama ini terdampak bencana.

Tujuan utama dari program LLDPP adalah penguatan kapasitas pemimpin lokal, yaitu orang pertama yang akan merespons bencana di daerahnya. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, pertemuan, juga simulasi penanggulangan bencana. Selain itu, dilakukan pula penguatan manajemen bencana, pembuatan rencana kontingensi, perumusan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, hingga pembangunan pola koordinasi multipihak.

Sejak dimulainya pelaksanaan program hingga kini, terdapat temuan mengenai hal-hal yang perlu diperkuat, baik dari sisi pengetahuan maupun praktik seputar kebencanaan. Terutama, agar pemimpin lokal dapat mengambil peran sentral dalam penanganan bencana. Hal ini perlu dilakukan, demi memastikan semua orang yang terdampak bencana, terutama kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, orang dengan kebutuhan khusus), bisa mendapatkan kebutuhan dasar, perlindungan, hingga keamanan yang menjamin martabat mereka.

Berdasarkan pengamatan Plan Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki demi memperkuat kapasitas pemimpin lokal dalam menghadapi bencana. Pertama, terkait pengetahuan mekanisme koordinasi multipihak atau pentahelix (pemerintah, non-pemerintah, media, dunia usaha, dan dan akademisi). Sebab, koordinasi kerap menjadi masalah bagi para pemimpin lokal saat merespons bencana. Hal ini berakibat pada penanganan bencana yang kurang efektif, hingga timbulnya kebingungan dalam koordinasi saat bencana terjadi.

Melalui program LLDPP, Plan Indonesia bersama mitra konsorsium (ADRA Indonesia, RedR, MDMC, dan Pujiono Centre), mencoba membangun model koordinasi melalui pendekatan klaster penanggulangan bencana. Pembagian klaster ini didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat. Diharapkan, pendekatan ini memudahkan semua pihak untuk berkoordinasi dan berkolaborasi, sesuai mandat organisasi pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana.

Hal kedua yang menjadi fokus Plan Indonesia dalam LLDPP adalah pengetahuan terkait standar inti kemanusiaan (core humanitarian standartd/CHS). CHS adalah pedoman bagi setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam respons bencana, untuk memastikan kualitas bantuan atau intervensi yang diberikan. Melalui peningkatan pengetahuan CHS, para pemimpin lokal diharapkan memiliki kesempatan untuk merefleksikan respons bencana yang selama ini telah dilakukan, kemudian menyusun rencana untuk perbaikan respons selanjutnya. Banyak daerah—terutama yang belum pernah melakukan respons bencana—yang belum memahami standar inti kemanusiaan tersebut. Maka, LLDPP menjadikan CHS sebagai salah satu materi penting dalam setiap pelatihan yang dilakukan.

Hal ketiga yang menjadi sasaran dalam program LLDPP adalah pengarusutamaan perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Plan Indonesia mendorong agar setiap klaster dapat secara serius memperhatikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan, dalam penanggulangan bencana .Pengarusutamaan ini perlu masuk ke dalam skenario penanganan situasi darurat atau dalam dokumen rencana kontingensi, agar hak-hak kelompok rentan terpenuhi.

Selanjutnya, melalui LLDPP, Plan Indonesia mendorong terlaksananya simulasi kondisi darurat secara rutin. Tujuannya, agar para pemimpin lokal atau pembuat kebijakan bisa menerapkan pengetahuan dan SOP respons bencana dengan baik. Sehingga, mereka dapat merespons secara cepat dan tepat. Agar efeknya semakin menyeluruh simulasi ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan kelompok rentan. Harapannya, simulasi ini bisa terus dilaukan secara mandiri hingga bertahun-tahun ke depan.

Terakhir, Plan Indonesia menyoroti keterlibatan kaum muda, terutama perempuan, dalam penanganan bencana. Suara-suara kaum muda, terutama perempuan, menjadi sangat penting guna memastikan bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Selain itu, sebagai calon pemimpin bangsa di waktu mendatang, keterlibatan kaum muda dalam penanggulangan bencana akan menjadi sarana yang baik untuk mentransfer pengetahuan kebencanaan dari generasi yang lebih berpengalaman.

Dengan peningkatan kapasitas yang dibangun melalui program LLDPP, diharapkan akan ada semakin banyak masyarakat yang waspada dan sigap dalam menghadapi bencana. Peringatan bulan pengurangan risiko bencana tak sekadar menjadi simbol. Peringatan ini perlu menjadi momentum agar kita terus mengingat, bahwa konsekuensi tinggal di daerah rawan bencana adalah membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana. Dengan adanya pemimpin lokal yang paham dengan baik mengenai penanggulangan bencana, maka ketangguhan Bangsa dapat terwujud.

Dipost Oleh Enos Ndapareda

Enos Ndapareda lahir di sumba barat, Nusa Tenggara Timur pada 15 mei 1993. Menyelesaikan studi pada jurusan teknik pertambangan universitas nusa cendana Kupang pada 2016 silam. Sedari 2009, Enos turut terlimbat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui beberapa program mulai sekolah siaga bencana yang diinisiasi oleh LIPI-UNESCO hingga satuan pendidikan aman bencana (SPAB). Bersama kawan – kawan pelajar SMA (20 orang peserta pelatihan motivator siaga bencana oleh Compress LIPI – UNESCO) membentuk FORSSIGANA (Forum pelajar sikka siaga bencana).