Pentingnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Penilaian Risiko Bencana

Mengingat Indonesia berada pada wilayah cincin api dunia (ring of fire), ditambah kondisi perubahan iklim yang semakin nyata, maka tak heran kalau Indonesia sering dilanda berbagai ancaman bencana alam maupun non alam. Ini terbukti dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020 terjadi 2.952 bencana. Bencana tersebut menyebabkan 370 orang meninggal dunia, 537 orang luka-luka, dan lebih dari 6 juta orang terkena dampak bencana. Banyaknya korban yang berjatuhan menjelaskan kurangnya kombinasi upaya mitigasi dan juga adaptasi sehingga perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dan dilakukan secara paralel.  

Kurangnya upaya pengurangan risiko bencana tersebut pun kredibel dengan data yang tercatat pada serangkaian kegiatan yang diikuti lansia, disabilitas, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan remaja oleh Views from the Frontline (VFL) 2019, terdapat perencanaan pembangunan daerah tidak selalu mempertimbangkan penilaian risiko bencana. Hal ini menjadi penting, kenapa perencanaan pembangunan berbasis info risiko semakin genting. 

“Sebagian besar survei mungkin dilakukan di daerah dimana pembangunan dilakukan. Yang sering terlewatkan adalah risiko di lokasi yang bukan kawasan pengembangan. Membangun di satu tempat membawa dampak di tempat lain. Pembangunan berisiko tidak hanya di lokasi pembangunan, tetapi di lokasi lain (lokasi yang ditinggalkan).”, Musriadi IPPMI DPD DIY dalam Laporan Views from the Frontline 2019 yang berjudul Memperkuat Inklusi dan Kolaborasi dalam Pengurangan Risiko Bencana.

Selain itu di tingkat nasional, VFL 2019 mengidentifikasi ada dua isu utama, yang pertama adalah kurangnya keterlibatan aktor lokal yang berisiko dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakses sumber daya dan memperkuat ketahanan. Sedangkan isu kedua adalah perencanaan pembangunan lokal tidak selalu mempertimbangkan informasi risiko bencana. 

Dengan pertimbangan isu-isu tersebut, perumusan rencana advokasi dimulai dengan memetakan aktor di tingkat pemerintah, kebijakan/peraturan, dan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, daerah, dan lokal terkait. Sebagai tindak lanjut upaya pembangunan pengurangan risiko bencana, diadakannya kegiatan advokasi berupa lokakarya multi-stakeholder untuk membuka dialog bagi para pemangku kepentingan dalam menjajaki kolaborasi dan kemitraan untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Lokakarya ini untuk menyampaikan progres pelaksanaan VFL 2019, memvalidasi rencana advokasi yang telah dirumuskan dan menyepakati tindak lanjut untuk memulai dan memperkuat perencanaan pembangunan berbasis risiko yang inklusif di tingkat lokal baik di pedesaan maupun perkotaan. 

Dari diskusi tersebut, selain mempresentasikan proses dan kesimpulan VFL, tapi juga mendapatkan pemahaman bersama tentang bagaimana perencanaan pembangunan di tingkat lokal telah dilakukan dan upaya untuk memperkuat pembangunan yang berbasis data dan informasi risiko. 

Keberlanjutan dan Langkah ke Depan untuk Ketangguhan Indonesia

VFL 2019 yang selama ini dilakukan di Indonesia telah menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dengan partisipasi dari masyarakat berisiko. 

Sedangkan, bahaya dan bencana hidrometeorologi diprioritaskan oleh masyarakat, upaya tidak hanya terbatas pada jenis bahaya dan bencana tersebut. Pemahaman yang baik tentang risiko bencana harus mencakup segala kemungkinan bahaya di masa depan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, seperti bahaya hidrometeorologi, geologi, atau bahkan biologis, seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang risiko bencana kemudian harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang disesuaikan dengan wilayah dan berdasarkan kondisi nyata, dengan memasukkan saran dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan termasuk komunitas yang paling berisiko (perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, remaja, lansia, dan kelompok minoritas). 

Tak luput, upaya meminimalkan risiko bencana tidak bersifat eksklusif, diperlukan kerjasama yang baik antara semua aktor. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat sipil adalah yang terpenting. Namun, strategi pengurangan risiko bencana juga memerlukan komitmen politik yang terintegrasi untuk meningkatkan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal.

Data, informasi dan hasil yang dikumpulkan dari kegiatan VFL 2019 dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan organisasi masyarakat sipil yang terlibat di masa depan maupun untuk program-program PRB lainnya. Hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Selain itu, untuk VFL berikutnya, perlu memastikan data pilah berdasarkan usia, gender, disabilitas teridentifikasi secara konsisten pada setiap tahapan, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta yaitu perusahaan besar atau kecil dan menengah melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, institusi pendidikan tinggi yaitu, pelibatan akademisi dan mahasiswa dalam program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui pendidikan, penelitian atau pemberdayaan masyarakat di wilayah studi). Kerja kolaboratif yang mengintegrasikan banyak pemangku kepentingan akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan VFL 2019, terdapat pula tujuh rekomendasi yang ditujukan untuk berbagai pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (pentahelix). Ketujuh rekomendasi tersebut adalah, pertama, menciptakan keterlibatan dan partisipasi yang proaktif dan sistematis dalam pengurangan risiko bencana dengan komunitas berisiko, terutama kelompok yang paling berisiko. Rekomendasi pertama ini ditunjukkan khusus untuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. 

Kedua, memperkuat jejaring, kolaborasi, dan kapasitas advokasi dalam pengurangan risiko bencana inklusi (PRB) di tingkat lokal dan nasional berdasarkan data dasar dan informasi risiko. 

Ketiga, mengembangkan perencanaan dan program kebijakan pengurangan risiko bencana yang partisipatif sebagai titik masuk strategis untuk meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman tentang risiko, serta untuk membangun hubungan di antara para pelaku yang berbeda. 

Keempat, menggunakan pengetahuan risiko bencana lokal sebagai dasar perencanaan pembangunan yang menghubungkan isu-isu manajemen risiko bencana, isu-isu pembangunan, dan isu-isu lingkungan. 

Kelima, mengembangkan strategi keuangan yang inovatif untuk mendukung inisiatif dan kemitraan tingkat lokal, termasuk solusi multi-finansial dan multiskala, sektor swasta, pendidikan tinggi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Keenam, memperluas cakupan geografis VFL karena Indonesia memiliki berbagai bahaya dan risiko, serta latar belakang geografis, sosial ekonomi, dan budaya yang berbeda. 

Terakhir, membuat jaringan untuk berbagai praktik yang baik dan pembelajaran yang diperoleh VFL untuk meningkatkan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana. (MA)

*Artikel membahas tentang VFL ini merupakan kolaborasi antara SiagaBencana.com bersama dengan YAKKUM Emergency Unit.