NUSA DUA, 24 MEI 2022 – Di hari kedua Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR berbagi tentang pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam proses kesiapsiagaan bencana, mulai dari sistem peringatan dini (early warning system) hingga pemulihan bencana (disaster recovery). Ini relevan bagi bencana akibat bahaya (hazard) yang datang dari alam maupun non-alam. Pesan ini selaras dengan diskusi seputar peringatan dini multi-hazard dalam GPDRR 2022, yang telah berlangsung selama dua hari sejak Senin (23/5) kemarin.

“Proses pelibatan masyarakat sipil bisa dilakukan secara utuh, mulai dari perencanaan penanggulangan bencana, pembangunan sistem pencegahannya, seperti apa mekanisme tanggap daruratnya, hingga pemulihannya. Kita perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, terhadap mekanisme kesiapsiagaan bencana,” tutur Satrio Manggala, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dari panggung Rumah Resiliensi Indonesia, bagian dari GPDRR 2022.

Satrio menambahkan, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah soal tiga hal: kerentanan, risiko, dan kemampuan. Saat ini, kerentanan dan risiko masyarakat meningkat akibat bencana ekologis, yaitu akumulasi krisis ekologis akibat ketidakadilan dari gagalnya pengurusan alam dan kegiatan perusakan lingkungan yang terus-menerus dibiarkan, sehingga menyebabkan bencana di kemudian hari. Menurut Satrio, banjir yang umum terjadi di perkotaan adalah contoh bencana ekologis, karena tak hanya menyangkut siklus hidrometeorologi, namun juga masalah perencanaan dan tata kelola kota. Maka, kemampuan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan bencana perlu terus-menerus ditingkatkan, dengan dukungan semua pemangku kepentingan.

Senada dengan Satrio, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengingatkan pentingnya mengubah pandangan tentang ‘bencana alam’ sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana.

“Melalui kampanye ‘Bukan Bencana Alam’, MPBI menghimbau bahwa bencana adalah bencana. Dengan menyebutnya sebagai bencana alam, kita secara tidak langsung menyalahkan alam bila terjadi bencana,” ujar Avianto.

Sementara itu, kesiapsiagaan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peringatan dini. Sebagai negara yang rentan mengalami bencana, dalam GPDRR 2022, Indonesia turut menyampaikan pentingnya mendorong penyediaan layanan dan pentingnya investasi sistem peringatan dini multi-bahaya (multi-hazard early warning system atau MHEWS) di seluruh wilayah rawan bencana. Sistem peringatan dini harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, mulai dari saat informasi ancaman itu muncul hingga tiba di tangan masyarakat. Sehingga layanannya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi.

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Satrio Manggala, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
+ 6281331274900
satrio.manggala@walhi.or.id

Avianto Amri, Koordinator, Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR
+628552106610
avianto.amri@gmail.com

Tentang Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk GPDRR adalah upaya bersama untuk menggemakan dan memperluas pelibatan masyarakat di GPDRR 2022. Koalisi beranggotakan Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APADM), DisasterChannel.co, Dompet Dhuafa, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Yogyakarta (FPRB DIY), Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR), Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), OXFAM, Platform Nasional Pengurangan Resiko Bencana Indonesia (Planas PRB), Preparedness for Disaster Toolkit (PREDIKT), Pujiono Centre, Resilience Development Initiative (RDI), SiagaBencana.com, U-Inspire Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum-Emergency Unit (YAKKUM-YEU), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid, Yayasan SHEEP Indonesia, dan Yayasan Skala Indonesia.
Terkait dengan upaya di atas, Jejaring Forum PRB di 20 wilayah di Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Aliansi Pembangunan dan Kemanusian Indonesia (APKI), para Relawan Penanggulangan Bencana Indonesia, dan Masyarakat Sipil di G-20, bekerja sama dengan pemerintah, badan-badan PBB, lembaga donor, dan mitra internasional yang ada di Indonesia, membangun Rumah Resiliensi Indonesia di wahana GPDRR 2022 di Bali.